cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rangga Prayitno
Contact Email
ranggaprayitno0@gmail.com
Phone
+6282287504359
Journal Mail Official
lppm@ejurnal-unespadang.ac.id
Editorial Address
Jl. Veteran No.26B, Purus, Kec. Padang Bar., Kota Padang, Sumatera Barat 25115
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian (EJPP)
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 27467538     EISSN : 27470369     DOI : https://doi.org/10.31933/ejpp
Core Subject : Health, Science,
Library & Information Science Public Health
Jurnal akademik yang mematuhi standar ulasan sejawat tertinggi. Jurnal ini fokus pada Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Jurnal ini memiliki "karakter" terbuka dan berkontribusi dari hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan menjelaskan dalam membimbing karakteristik masyarakat, bangsa, dan ideologi. Ethos Journal adalah jurnal ilmiah yang dikhususkan sebagai media studi ilmiah yang dihasilkan dari penelitian dan studi analisis kritis tentang masalah perkembangan kontemporer. Jurnal ini dikelola dan di bawah naungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Ekasakti, Padang (UNES).
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 1 (2022): (EJPP) Ekasakti Jurnal Penelitian " : 12 Documents clear
PENURUNAN CELAH PITA ZnO DENGAN IMPREGNASINYA PADA KARBON AKTIF Mutiara Syabila; Miftahul Khair
Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian Vol. 3 No. 1 (2022): (EJPP) Ekasakti Jurnal Penelitian & Pegabdian (November 2022 - April 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v3i1.559

Abstract

Abstract: The reduction of the band gap of the ZnO photocatalyst with its impregnation technique on activated carbon has been successfully carried out. The impregnation method involves absorption, dehydration at 100 oC, and calcination at 400 oC for 6 hours. Variations of Zn(NO3)2.6H2O used 5%, 10%, 15%, 20%, and 25% for 6 and 12 hours. Band gap test was carried out with UV-DRS. The optimum photocatalyst was achieved at 75 mg Activated carbon-ZnO 15% impregnated for 6 hours, with a decrease in the ZnO band gap to 2.62 eV the presence of Zn-O groups in the FTIR characterization results. Abstrak: Penurunan celah pita fotokatalis ZnO dengan teknik impregnasinya pada karbon aktif telah berhasil dilakukan. Metode impregnasi melalui tahapan penyerapan, dehidrasi pada 100 oC, dan kalsinasi pada suhu 400 oC selama 6 jam. Variasi Zn(NO3)2.6H2O yang digunakan 5%, 10%, 15%, 20%, dan 25% selama 6 dan 12 jam. Uji celah pita dilakukan dengan UV-DRS. Fotokatalis optimum tercapai pada 75 mg Karbon aktif-ZnO 15% impregnasi 6 jam, dengan penurunan nilai celah pita ZnO menjadi 2,62 eV dan adanya gugus Zn-O pada hasil karakterisasi FTIR.
PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI GURU DI KABUPATEN KARAWANG Dori Lukman Hakim Dori; Dani Firmansyah
Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian Vol. 3 No. 1 (2022): (EJPP) Ekasakti Jurnal Penelitian & Pegabdian (November 2022 - April 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v3i1.467

Abstract

Abstract: This article training is carried out to improve the ability of teachers to achieve educational standardization. 4 standards of teacher competence are required, namely: pedagogic, competence, personality competence, social competence, and professional competence. The results of this trainingwere obtained. Prior to conducing the training, the average value obtained, was in pedagogi competence 45.05, personal competence 34.59, social competence 45.02 and professional competence 31.84. Then after the training activities there was a significant increase, namely the pedagogi competence the value obtained was 72.27, personal competence 78.27, social competence 87.83 and professional competence 70.27. Therefore, this training can improve the competence of teachers in Karawang district. Abstrak: Pelatihan artikel ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mencapai standarisasi pendidikan. Dalam hal ini, diperlukan 4 standar kompetensi guru, yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompeteni profesional. Hasil pada pelatihan ini didapat Sebelum melakukan pelatihan nilai rata-rata yang didapat adalah pada Kompetensi Pedagogi 45.05, Kompetensi Kepribadian 34.59, Kompetensi Sosial 45.02, dan Kompetensi Profesi 31.84. Kemudian setelah kegiatan pelatihan terdapat adanya peningkatan yang signifikan yaitu pada Kompetensi Pedagogi nilai yang didapat menjadi 72.27, Kompetensi Kepribadian 78.27, Kompetensi Sosial 87.83 dan Kompetensi Profesi 70.27. Oleh karena itu, pelatihan ini dapat meningkatkan kemampuan kompetens guru di kabupaten Karawang.
PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR Anthon Sattu Pabesak; Yoseph Pasolang
Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian Vol. 3 No. 1 (2022): (EJPP) Ekasakti Jurnal Penelitian & Pegabdian (November 2022 - April 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v3i1.701

Abstract

Abstract: In responding to the task of the DPRD of east Luwu Regency whice is a vehicle for democracy in the region and is closely related to the ability to accmmodate and formulate the aspiration of the people, which is the right of initiative in the formation of regional regulations. Abstrak: Dalam menyikapi tugas DPRD Kabupaten Luwu Timur yang merupakan wahana demokrasi di daerah dan bertautan erat dengan kemampuan dalam mengakomodir dan merumuskan aspirasi rakyatnya yang merupakan hak inisiatif dalam pembentukan peraturan daerah.
PEMANFAATAN PEER GROUP SEBAGAI UPAYA MENEKAN JUMLAH PERKAWINAN CAMPURAN SECARA SIRRI Putu Samawati; Wahyu Ernaningsih; Suci Flambonita; Vera Novianti
Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian Vol. 3 No. 1 (2022): (EJPP) Ekasakti Jurnal Penelitian & Pegabdian (November 2022 - April 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v3i1.412

Abstract

Abstract: The increasing number of mixed marriages without document (nikah sirri) in Muaraenim Regency, South Sumatra Province is a main note, especially with regard to the issue of legal protection for women and children who was born from such marriages. Globalization is a major factor in increasing the number of mixed marriages. The formation of peer groups in adolescents as agents of change that can assist in providing socialization and at the same time help provide understanding and protection for their peers is one strategy that can be done to reduce the number of mixed marriages in a sirri manner. The FH-UNSRI Extension Team carried out community service with mentoring training methods for youth groups and mosque youth associations in Muaraenim. The aim is to provide an understanding and insight into the regulation of mixed marriages and the impact of mixed marriages that are more detrimental to women and children. In addition, assistance mechanisms are also provided for victims of mixed marriages who wish to claim their rights. It is hoped that this peer group can help provide socialization and protection for people who are disadvantaged in their community, especially for victims of mixed marriages. Socialization is the key to reduce the number of mixed marriages, which are mostly unknown to teenagers. Abstrak: Meningkatnya jumlah perkawinan campuran secara sirri di Kabupaten Muaraenim Provinsi Sumatera Selatan menjadi catatan tersendiri, khususnya berkaitan dengan persoalan perlindungan hukum bagi para wanita dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Globalisasi menjadi faktor utama dalam peningkatan jumlah perkawinan campuran sirri. Pembentukan peer group pada remaja sebagai agen perubahan yang dapat membantu dalam memberikan sosialisasi dan sekaligus membantu memberikan pemahaman dan perlindungan bagi teman sebayanya merupakan salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk menekan jumlah perkawinan campuran secara sirri. Tim Penyuluh FH-UNSRI melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan metode pelatihan pendampingan kepada kelompok remaja karang taruna dan ikatan remaja masjid di Muaraenim. Tujuannya memberikan pemahaman dan wawasan mengenai pengaturan perkawinan campuran dan dampak perkawinan campuran sirri yang lebih banyak merugikan wanita dan anak-anak. Selain itu juga diberikan mekanisme pendampingan bagi korban perkawinan campuran sirri yang ingin menuntut haknya. Harapannya peer group ini dapat membantu memberikan sosialisasi dan perlindungan bagi orang-orang yang dirugikan dalam lingkungan masyarakat mereka, khususnya bagi korban perkawinan campuran. Sosialisasi menjadi kata kunci untuk menekan jumlah perkawinan campuran sirri yang sebagian besar tidak diketahui dampaknya oleh para remaja.
PERBANDINGAN PREDIKAT DALAM KALIMAT BAHASA INDONESIA DAN BAHASA BELANDA DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA Yefrizon Yefrizon
Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian Vol. 3 No. 1 (2022): (EJPP) Ekasakti Jurnal Penelitian & Pegabdian (November 2022 - April 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v3i1.746

Abstract

Abstract: The purpose of this study is to explain the similarities and differences in predicates in Indonesian and Dutch sentences, namely (1) categories of predicate filler words, (2) changes in the form of predicate filler words, (3) predicate positions, and (4) explain the implementation of language learning sentences. Indonesia for people whose native language is Dutch. This type of research is qualitative research. The data of this research are sentences in Indonesian and Dutch that contain elements of predicates, while the data sources of this research are written texts in the form of sentences from grammar books, and the research techniques for collecting data are reading, note-taking and introspection techniques. The reading technique is done by reading, namely the researcher as the main instrument for carrying out careful reading then recording data. Recording techniques are carried out by recording followed by classifying and classifying. The introspection technique is carried out by means of the data examined from the results of the researcher. The data analysis technique of this research is comparison. Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan persamaan dan perbedaan predikat dalam kalimat bahasa Indonesia dan bahasa Belanda, yaitu (1) kategori kata pengisi predikat, (2) perubahan bentuk kata pengisi predikat, (3) posisi predikat, dan (4) menjelaskan implementasi pembelajaran kalimat bahasa Indonesia bagi orang yang berbahasa ibu bahasa Belanda. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data penelitian ini adalah kalimat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Belanda yang mengandung unsur predikat, sedangkan sumber data penelitian ini adalah teks tertulis yang berupa kalimat yang berasal dari buku tata bahasa, dan teknik penelitian pengumpulan data adalah teknik baca, catat, dan introspeksi. Teknik baca dilakukan dengan membaca, yaitu peneliti sebagai intrumen utama untuk melakukan pembacaan secara cermat kemudian dilakukan pencatatan data. Teknik catat dikakukan dengan pencatatan yang dilanjutkan dengan mengklafikasian dan mengelompokkan. Teknik introspeksi dilakukan dengan cara data yang diteliti dari hasil peneliti. Teknik analisis data penelitian ini adalah pembandingan.
PERANAN DITRESNARKOBA POLDA SUMBAR DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA PADA KALANGAN PELAJAR DI KOTA PADANG Sawirman Sawirman
Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian Vol. 3 No. 1 (2022): (EJPP) Ekasakti Jurnal Penelitian & Pegabdian (November 2022 - April 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v3i1.748

Abstract

Abstract: The government has issued regulations governing narcotics, namely Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and specifically for the handling of narcotics crimes for children, and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System is used. Crime or delinquency committed by teenagers/students using narcotics is increasingly widespread, so special attention is needed from law enforcement and the community so that they can try hard with all their capabilities to tackle juvenile/student delinquency using narcotics. To prevent drug abuse by students in the city of Padang, the role of the West Sumatra Police Directorate of Narcotics is very important. Student crimes that occurred in the city of Padang in 2019 totaled 18 cases, in 2020 there were 43 cases, and in 2021 there were 54 cases. Abstrak: Pemerintah telah menerbitkan aturan yang mengatur tentang narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan khusus untuk penanganan tindak pidana narkotika untuk anak digunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Tindak Pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh remaja/pelajar dalam menggunakan narkotika sudah semakin marak, maka diperlukan perhatian khusus dari penegak hukum dan masyarakat agar dapat berusaha keras dengan segala kemampuan yang dimiliki untuk menanggulangi kenakalan remaja/pelajar yang menggunakan narkotika. Untuk mencegah penyalahgunaan narkotika oleh pelajar di kota Padang maka peranan Ditresnarkoba Polda Sumbar sangatlah Penting. Tindak pidana pelajar yang terjadi di kota Padang pada tahun 2019 berjumlah 18 kasus, pada tahun 2020 berjumlah 43 kasus, dan pada tahun 2021 berjumlah 54 kasus.
KESADARAN MASYARAKAT DALAM MELAKSANAKAN PERKAWINAN KE DUA SETELAH PERCERAIAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN DI PASAMAN BARAT Rita Faura; Rangga Prayitno
Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian Vol. 3 No. 1 (2022): (EJPP) Ekasakti Jurnal Penelitian & Pegabdian (November 2022 - April 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v3i1.749

Abstract

Abstract: Polyandry marriages have taken place in Ranah Batahan, West Pasaman. There are 2 (two) polyandry marriages. From the two examples of polyandry marriages that the author described above, actually a valid marriage is when the husband and wife are divorced, and the wife may marry another man. However, in the case of a polyandry marriage that occurred in Ranah Batahan, West Pasaman, it was not carried out according to the proper procedure, namely through the first divorce. Proof of divorce can only be proven by a divorce certificate based on Article 8 of the Compilation of Islamic Law which states that marriage decisions other than divorce can only be proven by divorce certificates in the form of decisions of the Religious Court in the form of divorce decisions, divorce pledges, chuuk or decisions to take talak. In fact, the biggest difficulty in polyandry that causes the failure of this marriage in practice is the unknown father of the child being born, so that in this marriage model the relationship between father and child becomes uncertain. From the results of the research, the community's weak legal awareness in carrying out the second dispute after a court decision was caused by a lack of education and knowledge of the community, coupled with the customary customs of the community and the existence of economic factors, especially for polyandry couples that occurred in the Batahan West Pasaman Realm while efforts to make the community aware of having Legal decisions that remain divorced before the second marriage are carried out by understanding the existence of positive marriage law and Islamic law and providing legal sanctions against the cancellation of polyandry marriages so that this method reduces the practice of polyandry marriages in Ranah Batahan, West Pasaman. Abstrak: Pernikahan poliandri telah terjadi di Ranah Batahan, Pasaman Barat. Ada 2 (dua) pernikahan poliandri. Dari kedua contoh perkawinan poliandri yang penulis uraikan di atas, sebenarnya perkawinan yang sah adalah apabila suami istri bercerai, dan istri boleh menikah dengan laki-laki lain. Namun dalam kasus perkawinan poliandri yang terjadi di Ranah Batahan, Pasaman Barat, tidak dilakukan sesuai prosedur yang semestinya, yakni melalui perceraian pertama. Pembuktian cerai hanya dapat dibuktikan dengan akta cerai berdasarkan Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa putusan perkawinan selain cerai hanya dapat dibuktikan dengan akta cerai berupa putusan Pengadilan Agama di berupa putusan cerai, ikrar cerai, chuuk atau putusan ambil talak. Padahal, kesulitan terbesar dalam poliandri yang menyebabkan gagalnya perkawinan ini dalam praktiknya adalah tidak diketahuinya ayah dari anak yang dilahirkan, sehingga dalam perkawinan model ini hubungan ayah dan anak menjadi tidak pasti. Dari hasil penelitian, lemahnya kesadaran hukum masyarakat dalam melaksanakan perkawinan kedua setelah adanya putusan pengadilan disebabkan kurangnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat, ditambah lagi dengan kebiasaan adat masyarakat serta adanya faktor ekonomi khususnya bagi pasangan poliandri yang terjadi di Ranah Batahan Pasaman Barat sedangkan upaya menyadarkan masyarakat agar memiliki keputusan hukum yang tetap cerai sebelum perkawinan ke 2 dilakukan dengan memahami adanya hukum perkawinan positif dan Islam hukum dan memberikan sanksi hukum terhadap pembatalan perkawinan poliandri sehingga cara ini mengurangi praktek perkawinan poliandri di Ranah Batahan, Pasaman Barat.
PENGATURAN WARISAN LOMPAT TANGAN DALAM SISTEM HUKUM PERDATA Dilla Ayuna Letri; Wirna Rosmely
Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian Vol. 3 No. 1 (2022): (EJPP) Ekasakti Jurnal Penelitian & Pegabdian (November 2022 - April 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v3i1.753

Abstract

Abstract: Wills are one of the deeds that have long been known before Islam. A will is the gift of an object from the heir to another person or institution that will take effect after the heir dies. The implementation of wills is not only regulated in Islamic law and KHI, Western law that applies in Indonesia as contained in the Civil Code also regulates wills. Inheritance law in Indonesia generally regulates the transfer of wealth/inherited property which is commonly called boedel in relation to the Saisine principle. This happens between the heir as the owner of the property and his heirs. However, it can also happen with a will, an heir transfers/gives a part of the property that has been free from the obligation to give it according to Article 913 of the Civil Code concerning the absolute share to parties who in inheritance law are called parties who expect inheritance by jumping hands/fidei commis. Abstrak: Wasiat merupakan salah satu perbuatan yang sudah lama dikenal sebelum Islam. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Pelaksanaan wasiat tidak hanya diatur dalam hukum Islam dan KHI, hukum Barat yang berlaku di Indonesia yang tertuang dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata juga mengatur tentang wasiat. Hukum waris di Indonesia pada umumnya mengatur mengenai perpindahan kekayaan/harta warisan yang biasa disebut boedel dalam kaitannya dengan asas Saisine. Hal yang demikian terjadi antara pewaris selaku pemilik harta dengan para ahli warisnya. Namun demikian dapat terjadi pula dengan suatu wasiat, seorang pewaris memindahkan/memberikan bagian harta yang telah bebas dari kewajiban untuk diberikan menurut Pasal 913 KUHPerdata tentang bagian mutlak kepada para pihak yang didalam hukum waris disebut pihak yang mengharapkan dengan pewarisan secara lompat tangan/fidei commis.
PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, MOTIVASI DAN KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP KINERJA GURU PADA MADRASAH TSANAWIYAH KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN SUMARLIN SUMARLIN
Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian Vol. 3 No. 1 (2022): (EJPP) Ekasakti Jurnal Penelitian & Pegabdian (November 2022 - April 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v3i1.780

Abstract

Madrasah merupakan institusi pendidikan yang bercorak keislaman, yang diharapkan menjadi wadah yang sangat penting untuk memperoleh pendidikan diera globalisasi sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu menjawab tantangan zaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Budaya Organisasi, Motivasi dan Kecerdasan Emosional terhadap Kinerja Guru di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan. Metode yang digunakan adalah metode survei yaitu metode pengumpuan data yang diperoleh melalui penyebaran kuisioner kepada responden sebanyak 109 responden yaitu guru-guru Madrasah Tsanawiyah Negeri Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan. peneitian ini terdiri dari tiga Variabel Independen yaitu Budaya Organisasi, Motivasi, Kecerdasan Emosional dan satu Variabel Dependen yaitu Kinerja Guru.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Budaya Organisasi, Motivasi, Kecerdasan Emosional serta secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru.
ANALISIS YURIDIS NORMATIF KEDUDUKAN GUBERNUR SEBAGAI KEPALA DAERAH OTONOM DAN SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Agung Eka Mulya Dharma; Khairani Khairani
Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian Vol. 3 No. 1 (2022): (EJPP) Ekasakti Jurnal Penelitian & Pegabdian (November 2022 - April 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v3i1.765

Abstract

Kedudukan Gubernur sebagai kepala Daerah otonom memiliki dasar dalam konstitusi Indonesia, sementara kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat tidak diatur dalam Konstitusi, hanya diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dijalakankan dengan asas dekonsentrasi, dimana asas ini juga tidak mendapat legitimasi dalam konstitusi, konstitusi hanya mengatur asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.Dengan adanya peran ganda Gubernur ini, menjadikan Gubernur dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki keunikan dan khas. Gubernur berkedudukan sebagai kepala daerah disatu sisi, dan di sisi lain gubernur berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kedudukan ganda yang dilaksanakan oleh gubernur ini sudah tepat dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Masalah Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat adalah masalah yang perlu diatur dalam konstitusi. Harus ada pilihan yang diambil apakah Gubernur sebagai Kepala Daerah Otonom saja atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat saja. Jika Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat saja, Gubernur haruslah merupakan pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat. Dalam hal ini konstitusi perlu diamandemen, dan tidak lagi memasukkan provinsi sebagai daerah otonom.

Page 1 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2023): (EJPP) Ekasakti Jurnal Penelitian & Pegabdian (Mei 2023 - Oktober 2023) Vol. 3 No. 1 (2022): (EJPP) Ekasakti Jurnal Penelitian & Pegabdian (November 2022 - April 2023) Vol. 2 No. 2 (2022): (EJPP) Ekasakti Jurnal Penelitian & Pegabdian (Mei 2022 - Oktober 2022) Vol. 2 No. 1 (2021): (EJPP) Ekasakti Jurnal Penelitian & Pegabdian (November 2021 - April 2022) Vol. 1 No. 2 (2021): (EJPP) Ekasakti Jurnal Penelitian & Pegabdian (Mei 2021 - Oktober 2021) Vol. 1 No. 1 (2020): (EJPP) Ekasakti Jurnal Penelitian & Pegabdian (November 2020 - April 2021)